Fahrurrahman adalah Direktur Eksekutif Centre for Local Government Studies (CLGovS), dengan konsentrasi kajian pada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum administrasi pemerintahan daerah.
Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2022 dengan spesialisasi pada bidang-bidang tersebut, ditambah hukum perancangan peraturan negara. Pendidikan S2-nya diselesaikan di institusi yang sama pada tahun 2026, dengan fokus pada hukum pembangunan ekonomi. Di luar pendidikan formal, ia memperluas wawasannya melalui extension course bidang filsafat politik di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara pada tahun 2026, serta pendidikan kepemimpinan dan politik nasional di Akbar Tandjung Institute pada tahun 2023.
Untuk menunjang riset dan keilmuannya, Fahrul aktif mengikuti berbagai forum akademik, di antaranya International Conference on Law and Governance in a Global Context (icLave) tahun 2022, Konferensi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Administrasi Negara tahun 2023, SDGs Annual Conference (SAC) tahun 2023, dan Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) tahun 2025. Ia juga menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada tahun 2022 dan pelatihan penyusunan Legal Opinion (LO) pada tahun 2026.
Dalam pengalaman organisasi dan kepemimpinan, Fahrul pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif LKBHMI HMI Cabang Depok pada tahun 2023, terlibat dalam Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) HIPMI Perguruan Tinggi se-Jakarta, serta menjadi Pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028. Pengalaman tersebut memperkuat kapasitasnya dalam kepemimpinan organisasi, pengelolaan program, pengembangan jejaring, serta kerja kolaboratif lintas komunitas dan sektor.
Di sisi profesional, Fahrul memiliki pengalaman lebih dari tiga tahun sebagai Konsultan Hukum di Kementerian PPN/Bappenas — yang dijalankan secara paralel dengan studi S2-nya — dengan fokus pada penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pendapat hukum, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Perpaduan antara latar belakang akademik, pengalaman organisasi, dan pengalaman profesionalnya membentuk pemahaman yang kuat terhadap proses legislasi dan kebijakan publik, sekaligus mengasah kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
